CRPD
Rights Tracker

Pemerintah Indonesia baru saja meratifikasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas. Penting untuk menjelaskan bagaimana PP ini akan dilaksanakan dan arah perubahan yang akan dilakukan Pemerintah dalam sistem peradilan agar penyandang disabilitas dapat dilayani secara adil dan setara.

Dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan. Di antara masalah yang saat ini masih muncul adalah:

• Bahasa isyarat untuk berbagai disabilitas tidak disediakan sejak proses penyelidikan, sehingga penyandang disabilitas sering kesulitan untuk berkomunikasi atau memberikan pernyataan. Penerjemah Bahasa Isyarat (JBI) biasanya dibawa oleh penyandang disabilitas itu sendiri atau asisten dari Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO), yang dalam praktiknya terkadang terhambat oleh permintaan penuntut umum atau pengadilan untuk JBI bersertifikat.

• Tidak banyak pengacara yang memahami bahasa isyarat dan akibatnya tidak dapat membantu penyandang disabilitas yang menghadapi hukum. Di sisi lain, penegak hukum tidak memastikan adanya bantuan hukum untuk semua penyandang disabilitas dalam proses peradilan dari penyelidikan hingga putusan.

• Panduan dalam sistem peradilan tidak sepenuhnya dapat diakses oleh berbagai penyandang disabilitas, termasuk keluarga mereka, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk membawa kasus mereka ke proses hukum.

• Tingginya tingkat stigma dan stereotip dari masyarakat, termasuk anggota keluarga, mengakibatkan kasus disabilitas tidak dibawa ke proses hukum. Selain itu, kasus yang dibawa ke proses hukum sering diselesaikan melalui cara damai, tanpa mempertimbangkan hak-hak penyandang disabilitas.

• Bangunan, fasilitas, dan infrastruktur yang tidak dapat diakses untuk berbagai penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun dalam hal informasi, teknologi, dan komunikasi, termasuk pemahaman dan kesadaran penegak hukum tentang berbagai disabilitas dan kebutuhan mereka (akomodasi yang layak).

• Akses terhadap bantuan hukum umumnya sulit diperoleh oleh masyarakat, terutama yang kurang mampu, termasuk untuk kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang menghadapi hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum belum secara khusus menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas bantuan hukum.

  
  

Sistem Peradilan yang Tidak Inklusif. Faktanya, banyak kasus melibatkan penyandang disabilitas yang menghadapi hukum, tetapi hanya sedikit yang mencapai tahap penyelidikan, apalagi putusan, kecuali ketika penyandang disabilitas adalah pelaku (tersangka). Contoh kasus yang dibantu oleh DPO di Kalimantan Timur: 1 kasus didampingi hingga proses laporan penyelidikan (BAP), tetapi proses persidangan tidak dilanjutkan karena kekerasan psikologis yang dialami oleh asisten DPO, sehingga tidak dapat dipantau hingga putusan Pengadilan Negeri (Kalimantan Timur).

Dalam satu kasus yang dibantu oleh DPO di Kalimantan Timur, seorang wanita dengan disabilitas pendengaran (inisial R, usia 17) meminta bantuan untuk penyerangan tidak senonoh yang dialaminya oleh tetangganya sendiri. Ketika melapor ke polisi, polisi tidak merespons serius kasus tersebut ketika korban memberikan pernyataan dan terlihat tidak percaya pada korban. Pertanyaan dari penyidik polisi sangat menjebak korban, membuat korban stres dan bingung. Kasus terhenti di kantor polisi dan pelaku melarikan diri.

Di Maluku, korban kekerasan seksual dengan disabilitas tuli tidak dapat diproses secara hukum karena penuntut umum meminta penerjemah bahasa isyarat bersertifikat yang disediakan oleh DPO, sementara penuntut umum sendiri tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat bersertifikat. Ini saat ini sedang dalam proses advokasi DPO. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas yang sering dibantu oleh DPO lebih sering diselesaikan di area non-litigasi meskipun kasus tersebut telah mencapai tahap penyelidikan. Penegak hukum selalu mengarahkan pada "penyelesaian damai" meskipun keluarga korban kadang-kadang ingin kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

Keluarga korban menolak untuk melanjutkan ke pengadilan. Di Jawa Barat, berdasarkan pemantauan dan pendampingan dari organisasi penyandang disabilitas, kebanyakan kasus yang didampingi tidak dilanjutkan ke proses hukum karena ketidakberdayaan korban. Dari sekitar 12 kasus yang didampingi, hanya 1 kasus yang dilaporkan ke Polisi dan 1 kasus saat ini sedang diproses. Sisanya, korban dan keluarga tidak setuju untuk melanjutkan ke proses hukum. Situasi serupa juga terjadi di Yogyakarta ketika Organisasi Penyandang Disabilitas membantu korban.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Akomodasi yang Layak dalam Peradilan untuk penyandang disabilitas. Meskipun Undang-Undang No. 8/2016 mengamanatkan bahwa peraturan ini harus diterbitkan 2 tahun setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, hingga tahun 2020 pemerintah belum mengeluarkan regulasi ini. Di sisi lain, tidak ada mekanisme independen dan efektif yang dapat berfungsi sebagai alternatif bagi perempuan penyandang disabilitas dalam mengajukan kasus mereka dan mencari keadilan, termasuk mengklaim ganti rugi atas pelanggaran.

Untuk mendorong penegak hukum agar berkomitmen dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas (DPO) telah membuat MoU untuk berkolaborasi dengan lembaga negara. Pada bulan Oktober 2019, HWDI membuat MoU dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pelayanan dan perlindungan hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Namun, tantangan terbesar sebenarnya terletak pada pelaksanaan MoU di tingkat lokal akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang perlindungan perempuan penyandang disabilitas di kalangan penegak hukum.

Polisi Nasional Indonesia sudah memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Manajemen Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Personel polisi khusus telah dilatih dan bertanggung jawab atas unit ini, yang didirikan khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit ini dapat ditemukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Namun, masalahnya adalah bahwa mekanisme untuk menangani kasus-kasus tersebut belum memenuhi persyaratan untuk akomodasi yang wajar bagi anak-anak dan perempuan dengan disabilitas yang menghadapi masalah hukum, termasuk fasilitas dan infrastruktur yang tepat, fisik dan non-fisik, seperti petugas yang mengerti bahasa isyarat, perangkat komunikasi yang dapat diakses, dan media informasi menggunakan format Bahasa Sederhana.

Penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Perempuan Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) di empat kabupaten di Indonesia (2015) menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas terus terjadi, disebabkan oleh hal-hal berikut:

• Mekanisme perlindungan yang buruk dan kesadaran di antara penegak hukum.

• Pelaku adalah bagian dari keluarga yang memiliki wewenang untuk tidak melanjutkan kasus. Ada satu kasus di mana korban melahirkan tiga kali oleh pelaku yang sama tetapi tidak ada tindakan hukum yang diambil.

• Istilah hukum yang saat ini digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

• Kurangnya infrastruktur, sistem dukungan, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk juru bahasa isyarat, asisten untuk membantu mereka memahami dokumen dan formulir yang harus diisi, sejak awal penyelidikan hingga persidangan.

• Karena korban mungkin mengalami kesulitan komunikasi, penegak hukum sebagian besar akan menolak kasus tersebut.

• (f) Hukum Indonesia tidak mengakui kesaksian dari orang-orang dengan disabilitas intelektual dan psikososial.

Pengamatan yang dilakukan oleh HWDI pada tahun 2019 di 10 daerah di Indonesia menunjukkan bahwa dari 35 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas (dari 2016 hingga 2019), hanya 4 kasus yang menerima putusan pengadilan dan para pelakunya dijatuhi hukuman. Ada 4 kasus yang berkembang sangat lambat, disebabkan oleh keraguan dan kurangnya kepercayaan dari penegak hukum terhadap kesaksian penyandang disabilitas, di Jawa Timur dan Aceh. Sementara itu, ada 7 kasus yang masih menggantung tanpa kepastian penyelidikan, meskipun sudah dilaporkan. Pengamatan juga mencatat bahwa ada 6 kasus yang diproses oleh penegak hukum tetapi akhirnya diselesaikan secara damai (biasanya dengan menikahkan korban dengan pelaku) atau ditutupi. Sisa 14 kasus, hingga laporan ini ditulis, masih dalam proses atau dalam persidangan.

Proses hukum yang lambat bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan disebabkan oleh stigma dan keengganan di antara petugas polisi dan keluarga, yang menganggap bahwa korban tidak mampu secara hukum dan tidak dapat bersaksi. Selain itu, asisten profesional seperti psikolog atau psikiater tidak selalu tersedia.

Beberapa kasus yang dapat dikumpulkan adalah sebagai berikut:

• Kasus di Pasuruan, Jawa Timur, pada September 2018: seorang wanita berusia 20 tahun dengan disabilitas intelektual diperkosa secara berulang kali oleh tiga tetangganya hingga hamil. Keluarga korban awalnya menyelesaikan kasus tersebut secara damai dengan menikahkan korban dengan pelaku, tetapi pelaku kemudian melarikan diri. Setelah kasus dilaporkan, polisi mengalami masalah dengan komunikasi dan kesaksian korban, sehingga memakan waktu lebih lama untuk ditangani. Kasus serupa juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Kasus pengaduan diajukan ke kepolisian pada Mei 2019, tetapi tertunda selama enam bulan karena mereka masih melakukan sidang pendahuluan atas kasus tersebut.

• Di Jawa Tengah, seorang wanita tunarungu di Surakarta diperkosa dan dirampok oleh enam pria. Selama proses penyelidikan, polisi menyewa seorang penerjemah bahasa isyarat. Sayangnya, bahasa isyarat yang digunakan oleh korban berbeda dari penerjemah. Selain itu, korban tidak diperbolehkan dibantu oleh pihak lain. Akibatnya, kesaksian tersebut disalahartikan dan polisi menyimpulkan bahwa itu bukan pemerkosaan tetapi konsensual. Polisi hanya menuntut pelaku dengan tuduhan perampokan, yang lebih ringan dari yang seharusnya.

• Kasus serupa juga terjadi di Bireuen, Aceh, yang saat ini ditangani oleh penegak hukum di Aceh. Kasus ini terjadi pada Mei 2019, ketika korban sedang bermain dengan anak pelaku di rumahnya. Ketika dia berada di kamar mandi, pelaku menarik, melepas pakaiannya, menyiksa, dan memperkosanya. Ini terjadi berulang kali di lokasi yang berbeda. Kasus ini masih dalam proses, tetapi kemajuannya lambat karena korban dikatakan terus mengubah kesaksiannya.

  
  

The perlindungan hukum yang buruk bagi perempuan penyandang disabilitas juga digambarkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yang tidak memprioritaskan perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, undang-undang tersebut tidak memasukkan perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran khusus yang berhak atas perlakuan khusus (tindakan afirmatif); bantuan hukum yang disebutkan dalam undang-undang hanya diperuntukkan bagi Pelaku, sementara bantuan hukum untuk korban tidak diatur. Menurut LBH Apik, bantuan hukum yang paling banyak diminta oleh perempuan adalah bantuan hukum untuk korban.